Komisi IV DPR Terus Desak Penegak Hukum Cepat Usut Skandal Demurrage Bulog-Bapanas
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mendorong penegak hukum bergerak cepat untuk menyelidiki kasus demurrage atau denda impor beras Bulog sebesar Rp 294,5 miliar.
Bambang meminta, penegak hukum segera menyelidiki kasus demurrage Rp 294,5 miliar yang menyeret Bapanas- Perum Bulog pimpinan Arief Prasetyo Adi-Bayu Krisnamurthi demi rakyat Indonesia.
“Sebagai wakil rakyat harus tergerak untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait demurrage impor beras yang sangat mahal tesebut,” kata Bambang, Minggu, (28/7).
Bambang mendorong aparat penegak hukum segera menyelidik demurrage beras Bulog senilai Rp 294,5 miliar lantaran mencium adanya proses yang salah.
Bambang menekankan, terdapat proses yang tidak efisien sehingga menyebabkan terjadinya demurrage Rp 294,5 miliar.
“Impor sudah sering dilakukan kenapa beda tentu ada yang salah sehingga tidak efisien,” ungkap Bambang.
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Bambang mensinyalir kenaikan harga beras tersebut berkaitan dengan demurrage senilai Rp 294,5 miliar yang menyeret Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi.
KPU Surabaya targetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 65 persen, salah satunya dengan masifnya sosialisasi
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK Selidiki Skandal Demurrage, Pakar: Pengamanan Bukti Mudahkan Penetapkan Tersangka
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras
- KPK Didorong Segera Tetapkan Tersangka Skandal Demurrage Rp 294 Miliar
- KPK Isyaratkan Skandal Demurrage Bisa Naik ke Tahap Penyidikan
- Skandal Demurrage Rp 294 M Dinilai Aneh bin Ajaib, Hanya Terjadi di Negeri Pesulap