Komisi IV: Lombok Tengah Lumbung Beras Nasional, Infrastruktur Harus Lengkap

Selain itu, dia menyebutkan harga tersebut juga harus memikirkan petani, sehingga tidak ada yang dirugikan.
"Sampai hari ini harga juga masih belum ramah terhadap petani, sehingga tidak bisa menyerap lebih maksimal," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI mengadakan kunjungan kerja dan diskusi terkait ketersediaan dan harga pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumat (17/2).
Rombongan Komisi IV itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Anggia Erma Rini bersama anggota yakni I Made Urip, Hanan Rozak, Muhammad Syafrudin, Edward Tanur, dan Johan Rosihan mendatangi Gudang Bulog Kanwil NTB, Praya, Lombok Tengah.
Anggia dalam sambutannya menjelaskan sangat penting bagi pihaknya untuk mendengarkan langsung permasalahan soal pangan dari stakeholder terkait.
"Mudah-mudahan Komisi IV bisa menjawab masalah yang ada di daerah setempat. Tadi disebutkan pupuk menjadi masalah. Tidak hanya bapak, kami ketika turun juga pasti menanyakan masalah pupuk," kata Anggia.
Dia menyebutkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu lumbung padi bagi Indonesia, karena itu penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan itu.
"Masalah harus dikurangi, sehingga bisa menjawab dan ketersediaan pangan terjamin. Kami bisa bilang Indonesia tidak akan terkena krisis pangan, tetapi kalau misalnya kita membiarkan masalah pupuknya, GNT-nya, tidak bisa juga. Saya sangat berharap agar bisa mencari solusi," pungkas Anggia. (mcr8/jpnn)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyebutkan infrastruktur di Lombok Tengah harus lengkap untuk mendukung penyaluran pangan.
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Bulog Cetak Penyerapan Gabah Petani Capai 725.000 Ton, Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir
- Meraup Untung dari Kemacetan Arus Mudik, Pedagang Kopi Keliling Berseliweran
- Serapan BULOG Melonjak 2.000 Persen, Hendri Satrio: Dampak Tangan Dingin Mentan Amran
- BEEF Operasi Pasar, Harga Daging Kerbau Beku Dijual Rp 75 Ribu
- Hadapi Puncak Panen, Bulog Jatim Optimalisasi Sarana Pengeringan dan Pengolahan
- MPKI: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Melindungi Ekosistem Pertembakauan Nasional