Komisi IX Desak Menkes Optimalkan BPJS
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan menindaklanjuti kasus Delpasari, 31, yang terpaksa membawa jenazah bayinya menggunakan angkutan kota karea tidak mampu membayar ambulans di RSUD Abdul Moeloek, Lampung.
"Kementerian Kesehatan diminta untuk menelusuri masalah ini," kata Saleh, Jumat (22/9).
Saleh prihatin kejadian seperti ini terulang lagi. Sepertinya, kata dia, persoalan uang masih sangat dominan dalam pelayanan sosial dan kesehatan. Akibatnya, mereka yang tidak mampu selalu saja mengalami perlakuan yang memilukan hati dan perasaan. "Masih segar diingatan kita kasus yang sama terjadi di Bengkulu," ujarnya.
Mestinya kejadian itu tidak perlu terjadi lagi jika semua pihak memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pelayanan sosial dan kesehatan.
Karena itu, Saleh menegaskan, Kemenkes perlu membuat aturan yang lebih baik terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Semestinya, ada pengecualian terkait pembiayaan bagi mereka yang betul-betul tidak mampu. Apalagi, mereka baru saja kehilangan besar dan tentu sangat sedih dan berduka.
"Ini yang membuat sebagian kalangan tidak begitu yakin dengan pelayanan BPJS. Faktanya, memang masih banyak hal yang belum dicover oleh BPJS," ungkapnya.
Kelemahan-kelamahan BPJS Kesehatan harus diperbaiki. Secara perlahan, jika dilakukan secara terarah dan berkesinambungan, BPJS diyakini akan mampu berbuat lebih banyak lagi.
"Kalau didiamkan atau malah seakan tidak ada masalah, dikhawatirkan BPJS kesehatan akan kehilangan kontekstualisasinya," tuntasnya. (boy/jpnn)
Ini yang membuat sebagian kalangan tidak begitu yakin dengan pelayanan BPJS.
Redaktur & Reporter : Boy
- 21 Orang di Sukabumi Jadi Korban Penipuan Sindikat Pemalsu Kartu Indonesia Sehat
- Ketum PAAI: Banyak Agen Asuransi Belum Memenuhi Standar Kualitas, Ini Tantangan
- Simak Nih Warga Sulteng, Komitmen Ahmad Ali- Abdul Karim Soal BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Gerakan Sertakan, Lindungi Pekerja Bukan Penerima Upah
- Pelaku Pencurian Data Kependudukan Ambil dari BPJS dan KPU
- Ini Alasan RS Muhammadiyah Bandung Putus Kontrak dengan BPJS