Komisi IX DPR Apresiasi Upaya Maksimal Pemprov NTB Capai Target Vaksinasi Covid-19
jpnn.com, MATARAM - Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengapresiasi upaya maksimal Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 guna memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah tersebut.
Kurniasih mengatakan untuk mencapai target tersebut tidak mudah karena banyak tantangan dan hambatan dalam menjalani program vaksinasi Covid-19.
“Kami terus mendorong Pemda NTB dan juga masyarakat setempat untuk terus mengikuti program vaksinasi Covid-19, termasuk vaksinasi dosis ketiga hingga keempat,” kata Kurniasih pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR dengan jajaran Pemprov NTB, Jumat (2/9).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 31 Agustus 2022, Provinsi NTB telah berhasil mencapai 86,5 persen untuk capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama.
Kemudian 75,44 persen untuk dosis kedua, 28,72 persen untuk dosis ketiga, dan 28,90 persen untuk dosis keempat.
“Sejak 13 Januari 2021, program vaksinasi Covid-19 mulai dilaksanakan bagi seluruh masyarakat dan capaian tersebut terus meningkat hingga saat ini,” jelas Kurniasih.
Kurniarsih juga meminta Pemda NTB tidak menggunakan vaksin kedaluwarsa, meskipun masih memungkinkan untuk dilakukannya perpanjangan waktu.
Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu berharap agar landainya kasus Covid-19 di NTB dapat terus ditingkatkan dan diperluas agar bisa mencapai nol kasus (zero case) di semua wilayah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyampaikan apresiasi terhadap upaya maksimal Pemprov NTB mencapai target vaksinasi Covid-19
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli