Komisi IX DPR Kritik Bahan Rapat yang Dibawa Menkes Budi tidak Lengkap

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR mengkritik keras Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin lantaran bahan rapat yang dibawa dinilai tak lengkap.

Rapat kali ini sedianya membahas pergeseran pagu alokasi anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2022 sesuai perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kemenkes.

Sejumlah anggota mengeluhkan materi rapat yang dibawa Budi yang tak lengkap dan dianggap asal-asalan.

"Perlu digarisbawahi bahwa Komisi IX tidak ingin membatalkan. Namun, membahas ini tanpa detail yang bener, tanpa informasi yang jelas, apa yang mau dibahas?" kata anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, Selasa (22/3).

Dia juga menyebutkan seharunya komunikasi politik antara Menkes dengan Komisi IX berjalan dengan baik.

Namun, Irma berpendapat hal itu menjadi tidak baik lantaran sikap anak buah Menteri Kesehatan.

"Kenapa jadi tidak baik? Menurut saya karena bawahan Pak Menteri ini tidak support. Birokrasi di bawah Pak Menteri ini sama dengan kami. Pak Menteri dengan kami ini sama-sama anak kos dipandang mereka," lanjutnya.

Irma menjelaskan nasib anggota DPR RI dan Menteri Kesehatan sama, hanya menjabat selama lima tahun.

"Setelah lima tahun belum tentu terpilih lagi. Sama seperti Pak Menteri, lima tahun setelah itu pergi. Jadi, itu yang harus Pak Menteri sadari. Harusnya staf di bawah Pak Menteri itu membantu full," tegas Irma.

Protes terkait bahan rapat juga dilayangkan politikus Partai Golkar, Dewi Asmara. 

Dia mengeluhkan materi soal anggaran yang dibawa Menkes tak detail.

"Ini cuma mau bla bla asal ngomong atau gimana nih anggarannya? Ini kan ada pergeseran, apa gunanya juga, kami tidak bisa komparasi kalau seperti ini," kata Dewi protes kepada Menteri Kesehatan.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Dia mengaku kecewa padahal rapat telah diagendakan sejak lama, tetapi materi rapat baru diberikan semalam.

Merespons protes tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin tak menjawab dengan tegas terkait bahan materi yang dipermasalahkan sejumlah anggota Komisi IX.

Budi hanya menyebut rapat kali ini membahas perubahan anggaran sesuai perubahan struktur organisasi karena lembaga penelitian kini di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Nah kami harapkan dengan adanya pelaporan ini, perubahan organisasi ini juga bisa di-share ke temen-temen di DPR sehingga pergeseran nanti terlihat dengan transparan," kata Budi. (mcr8/jpnn)