Komisi IX DPR RI Soroti Penembakan PMI di Malaysia, Perlu Dilakukan Perbaikan Perlindungan

"Saya rasa Insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi PMI yang seringkali bekerja dalam kondisi yang rawan dan rentan,  tentu ini adalah menjadi momentum pemerintah untuk perbaikan sistem perlindungan agar para merekamerasa aman nyaman dalam bekerja," jelasnya.

Dia menjelaskan ada beberapa hal yang yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem perlindungan PMI, seperti peningkatan kerjasama bilateral.

"Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik," tuturnya.

Dia menjelaskan saat ini perlu dilakukan revisi dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pengiriman tenaga kerja.

"Pemerintah harus memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja," jelasnya.

Dia menyebutkan perlu juga perlindungan hukum yang lebih kuat termasuk meningkatkan peran dan kapasitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. 

"Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya," kata Ninik.

Ninik juga menjelaskan PMI perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan keamanan, seperti keselamatan kerja, kesehatan, terkait hak-hak mereka, dan cara melindungi diri dalam situasi berbahaya.