Komisi IX DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara
Dia menerangkan, berdasarkan paparan dari tim peneliti Vaksin Nusantara ini dipastikan aman setelah melakukan uji klinis fase 1 kepada lebih dari 30 relawan vaksin.
Meski begitu, ia mendorong agar BPOM segera mengecek hasil temuan dari ujin klinis fase 1 Vaksin Nusantara.
Melki menambahkan, tim peneliti juga memaparkan Vaksin Nusantara aman untuk semua golongan, termasuk bagi warga yang memiliki komorbid dan anak-anak.
“Lebih dari 30 orang yang diuji klinis tahap satu itu hasilnya aman dan tidak menimbulkan efek dan gejala apapun yang membahayakan. Dan hasil penelitan dari antibodinya atau Imunogenitas atau kemampuan untuk menghasilkan daya tahan tubuh terhadap Covid itu juga tinggi," imbuhnya.
Komisi IX, lanjut dia, memastikan akan mengawal pengembangan Vaksin Nusantara terlebih vaksin Covid-19 ini dibuat secara personal dan buatan anak bangsa.
“Kalau misalnya data dari tim peneliti setelah dicek lebih lanjut oleh BPOM memenuhi ketentuan pembuatan vaksin yang aman dan berkhasiat maka bangsa Indonesia bisa merayakan dengan suka cita temuan ini. Kita harus bersyukur anak bangsa mampu membuat vaksin seperti ini," ujar dia.
Dia berharap, penembuatan Vaksin Nusantara bisa dikerjakan secepat mungkin sehingga Komisi IX DPR mendorong agar BPOM tidak hanya menunggu laporan dari setiap tahapan uji klinis namun turut terlibat memastikan pembuatan Vaksin Nusantara tersebut memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Melki, dalam rangka menjaga keamanan dan reputasi dari vaksin ini agar setiap tahapan betul dan memastikan bahwa semua kendala yang dihadapi bisa kita bantu dalam fungsi pengawasan.
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk memantau jalannya penelitian dalam pembuatan Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Kariadi, Semarang.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?