Komisi IX DPR Tuding Jokowi-JK Kehabisan Ide dan Tidak Kreatif

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menilai pemerintah terburu-buru memutuskan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini terlihat dari beberapa hal yang belakangan ini dirangkum komisi yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut.
Yang pertama adalah pemilihan waktu penetapan yang berbarengan dengan negosiasi upah minimum provinsi (UMP). Akibatnya, kenaikan upah yang telah diperjuangkan serikat buruh jadi tak berarti.
"Kawan-kawan buruh sudah RDPU dengan Komisi IX DPR, mereka keberatan dengan kenaikan BBM, bahkan mereka ancam akan lakukan mogok nasional di semua sektor," kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
Menurutnya, kaum buruh yang selama ini masuk kriteria rentan miskin, kini terancam turun kelas jadi golongan miskin. Pasalnya, daya beli mereka semakin tergerus oleh kenaikan harga BBM.
Ketidaksiapan pemerintah, tambah Dede, terlihat juga dalam pelaksanaan program kompensasi untuk masyarakat tidak mampu. Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang distribusi dan penerapannya bermasalah.
"Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digadang-gadang sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ternyata belum siap, bahkan simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ujar Dede.
Lebih lanjut mantan wakil gubernur Jawa Barat ini menilai, ketergesa-gesaan pemerintah disebabkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya telah kehabisan ide untuk mengatasi defisit anggaran. Padahal, banyak langkah-langkah lain yang dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu merusak.
"Mendapatkan dana pembangunan tidak mesti dengan menaikkan harga BBM, kalo pemerintah kreatif banyak cara, misal dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," pungkas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini. (dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menilai pemerintah terburu-buru memutuskan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini terlihat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MenPAN-RB Rini Dinilai Gagal, Prabowo Harus Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- Perihal RKUHAP, Jimly: Polisi Sebaiknya Tetap Melakukan Penyidikan
- Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal
- Ingatkan Pram-Rano, Lukmanul Hakim: Jangan Sampai Warga Jakarta Kesulitan Cari Kerja
- Polemik Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Wapres: Sudah Ada Solusinya, Tunggu Saja
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto