Komisi IX Pertanyakan Kerja Diplomatik KBRI di Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan kinerja diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi.

Pasalnya eksekusi hukuman mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Muhammad Zaini Misrin berlangsung tanpa notifikasi dan dinilai mengabaikan mekanisme prosedur diplomatik dalam penanganan eksekusi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Tentu yang jadi pertanyaan adalah apakah perwakilan kita pro aktif di sana? Kok bisa sampai jadwal eksekusi tidak tahu,” tanya Dede dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (20/3/2018).

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini mendesak Pemerintah RI untuk melayangkan nota protes ke Saudi atas kasus eksekusi mati TKI yang tanpa pemberitahuan ini.

Soal kerja diplomatik perwakilan RI di Saudi, dia memandang perlu ada perbaikan. “Rasanya Pak Dubes kita perlu kembali lakukan komunikasi mendalam kembali kepada Arab Saudi,” ujar Dede.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago akan mengusulkan kepada Komisi IX DPR agar meminta klarifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan dari pihak pemerintah. Baik itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), setelah Zaini Misrin dieksekusi mati Arab Saudi.

“Kami akan meminta klarifikasi, baik pada Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Irma menilai, komunikasi bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi tidak berjalan baik.