Komisi IX Tolak Bertanggung Jawab Proyek DPPID Kemenakertrans

"Lain halnya kalau dari awal semuanya dibicarakan pada level komisi di DPR, tentu ini tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi karena ini melalui jalur yang tidak semestinya, maka semua kita di Komisi IX jadi kerepotan," ujar politisi PDI-P itu.

Selain itu, Ribka juga mengungkap kejadian serupa pernah terjadi pada periode DPR yang lalu dengan jumlah lebih dari Rp1 triliun. "Karena peristiwa serupa juga melibatkan kementerian mitra Komisi IX, maka kami juga menolak keputusan Badan Anggaran tersebut."

Karena itu, kata Ribka, sebaiknya DPPID sebesar Rp500 miliar di Kemenakertrans tersebut dihentikan saja dari pada menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Itu sebaiknya didrop saja daripada nanti mencederai banyak pihak dan bermasalah karena Komisi IX juga tidak mau bertanggung jawab," sarannya.(fas/jpnn)