Komisi Perhubungan DPR Panggil KPPU
Bahas Putusan Kartel Fuel Surcharge
Rabu, 19 Mei 2010 – 01:13 WIB
JAKARTA - Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan memanggil Komisi Pengawas Perasingan Usaha (KPPU), terkait putusan tentang fuel surcharge. Rencananya, KPPU akan memenuhi panggilan DPR, hari ini. Menurut Junaidi, KPPU sebagai komisi negara berdasar pasal 35 huruf g UU No.5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bertugas memberikan laporan berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.
Juru bicara KPPU, Ahmad Junaidi membenarkan soal panggilan DPR itu. “Komisi V mengundang rapat dengar pendapat dengan KPPU terkait putusan fuel surcharge. KPPU akan memenuhi undangan itu,” kata Junaidi, Selasa (18/5).
Baca Juga:
Dia menjelaskan, Komisi V telah berkirim surat dengan nomor PW.01/3724?DPR-RI/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010. “Kami akan membicarakan putusan KPPU atas sembilan maskapai dalam perkara kartel extra fuel surcharge sejak 2006 hingga 2009,” bebernya.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan memanggil Komisi Pengawas Perasingan Usaha (KPPU), terkait putusan tentang fuel surcharge.
BERITA TERKAIT
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri