Komisi Perhubungan DPR Tak Persoalkan Jalan Soeharto

jpnn.com - JAKARTA - Komisi V DPR yang membidangi perhubungan mengapresiasi rencana penggantian nama Jalan Medan Merdeka yang mengelilingi kawasan Monas dengan nama Soekarno, Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said. rencana itu merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa.
"Secara pribadi saya memberi apresiasi apabila anak bangsa ingin memberikan penghormatan kepada mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya," kata Muhidin saat dihubungi, Minggu (1/9).
Muhidin tak mempermasalahkan adanya penolakan Soeharto dijadikan sebagai nama jalan. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, wajar ada penolakan karena selalu ada pro dan kontra atas sebuah rencana.
"Itulah saya katakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pasti ada yang suka dan tidak suka, tergantung melihatnya dari sisi apa," kata politisi Golkar ini.
Anggota Komisi V DPR Saleh Husin juga mendukung rencana pergantian jalan di kawasan Medan Merdeka dengan empat nama itu. Ia menilai pergantian nama itu tidak perlu dipermasalahkan.
"Tidak perlu dipermasalahkan kalau memang sudah menjadi keputusan bersama dengan niat dan tujuan yang baik sekaligus sebagai ajang rekonsiliasi," ujarnya.
Saleh mengakui, keempat tokoh yang direncanakan menjadi nama jalan itu pasti memiliki plus dan minus. Akan tetapi di balik kekurangannya, lanjut Saleh, para tokoh bangsa itu juga memiliki jasa. "Bagaimanapun ke empat tokoh itu telah mempunyai jasa yang patut kita hargai," ucap Sekretaris Fraksi Partai Hanura ini.(gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi V DPR yang membidangi perhubungan mengapresiasi rencana penggantian nama Jalan Medan Merdeka yang mengelilingi kawasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi