Komisi Pusat Ikut Bebani Anggaran Daerah

Doni berharap, kewenangan komisi semacam KID itu perlu dipertegas. "Komisi itu menjalankan urusan pusat di di daerah, atau memang urusan daerah," ujarnya. Lantaran tidak ada kejelasan soal  urusan itulah, hingga saat ini baru delapan provinsi yang sudah ada KID-nya.

Diah Anggraeni mengatakan, semestinya pembentukan komisi-komisi yang cabangnya ada di daerah, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan kemendagri. Ini dianggap penting, lantaran berkaitan dengan masalah pembagian urusan antara pusat dengan daerah, yang berimplikasi pada aspek penganggaran. (sam/jpnn)