Komisi V Dorong Pembangunan Terminal Liwas Sesuai Target
Kamis, 09 November 2017 – 11:15 WIB

Direktur Prasarana Perhubungan RI Wahjuningrum memberikan penjelasan saat Tim Kunker Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke terminal Liwas Manado. Foto: Humas DPR RI
jpnn.com, MANADO - Pembangunan Terminal Tipe A Liwas di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dibangun sejak 2012, dengan target selesai tahun ini dan akan dioperasikan pada awal tahun 2018. Saat ini pembangunan telah rampung namun belum dioperasikan karena masih ada kendala pembebasan lahan untuk akses jalan menuju terminal dan masih adanya perumahan warga yang bersebelahan dengan terminal.
“Permasalahan pembebasan lahan untuk akses menuju terminal ini diharapkan segera mendapat jawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena terminal ini harus segera difungsikan sebelum rusak lagi,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR Anton Sukartono, di Manado, Kamis (26/10).
Lebih lanjut, Anton Sukartono menambahkan karena Terminal Liwas sangat dibutuhkan masyarakat sekitar demi hajat hidup orang banyak. Karena itu, terminal tersebut harus segera dioperasikan agar tidak terbengkalai. Semua pihak baik pemerintah daerah mulai provinsi maupun tingkat pusat harus berkolaborasi mencari solusi terbaik.
Sementara itu di waktu yang sama Direktur Prasarana Perhubungan RI Wahjuningrum menjelaskan, terminal belum bisa dioperasikan karena masih adanya beberapa komitmen yang belum bisa dilaksanakan. oleh karena itu Wahyuningrum berharap agar kedatangan Tim Kunker Komisi V DPR RI bisa membantu mencarikan solusi.
Permasalahan pembebasan lahan untuk akses menuju terminal ini diharapkan segera mendapat jawaban dari pihak-pihak yang berkepentingan
BERITA TERKAIT
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS