Komisi V DPR Minta Pemerintah Memperpanjang Runway Bandara Supadio
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie meminta pemerintah menambah panjang landasan pacu atau runway Bandar Udara (Bandara) Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).
“Landasan pacu untuk embarkasi haji menjadi prioritas perjuangan kami di Komisi V DPR," katanya, Selasa (26/11).
Menurut Syarif, saat ini perpanjangan landasan pacu itu tengah berproses dari sebelumnya 2250 meter menjadi 2600 meter. Dia berharap pada 2020 tahapan tersebut sudah selesai. Untuk selanjutnya dia akan terus memperjuangkan panjang landasan pacu menjadi 3000 meter.
"Sehingga bisa menjadi embarkasi haji, dan mampu didarati pesawat berbadan lebar," ujarnya.
Komisi V DPR, lanjut Syarif, bakal memperjuangkan perluasan dan perpanjangan landasan tersebut.
Menurut dia, hal ini juga menyambut kebijakan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang sebelumnya sudah menghibahkan tanah untuk perluasan Asrama Haji. "Asrama Haji bisa dibangun lebih besar sebagai persiapan lokasi embarkasi haji," jelasnya.
Dia mengatakan volume jemaah haji cukup meningkat terlebih lagi kalau Kalimantan Tengah nanti belum siap maka embarkasi haji bisa berada di Kalbar.
Ketua DPP Partai Nasdem wilayah Kalimantan itu menuturkan selain persiapan embarkasi haji, perpanjangan landasan pacu juga sekaligus perkembangan bandara lima hingga 10 tahun ke depan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie meminta pemerintah menambah panjang landasan pacu atau runway Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli