Komisi V DRP Minta Ditjen Perhubungan Evaluasi Program Tol Laut
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi V DPR RI meminta agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengevaluasi program tol laut.
Sebab, program tersebut sudah berlangsung selama delapan tahun, tetapi belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras pada saat Rapat Dengar Pendapat bersama Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni.
"Kami meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," kata Andi Iwan saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/7).
Dia menambahkan bahwa tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang.
Dia bahkan menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.
Andi Iwan juga meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Selain itu, lanjut dia, Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni memperhatikan masukan, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan.
"Kami juga meminta antar pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung angkutan laut perintis," tutur dia.
Anggota Komisi V DPR RI meminta agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengevaluasi program tol laut.
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembanga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal