Komisi V Ingin Modernisasi Pelabuhan Rakyat di Luwuk

jpnn.com, LUWUK - Perkembangan Kota Luwuk, Kabupaten Banggai yang pesat masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana perhubungan air. Hal ini berdasarkan temuan Tim Komisi V DPR RI saat melakukan peninjauan ke Pelabuhan Rakyat Luwuk untuk kapal antar pulau sekitar, pada Kamis (20/4) petang.

Pada keesokan harinya, Jumat (21/4), Tim Komisi V melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Luwuk Banggai. Pelabuhan Luwuk ini merupakan pelabuhan kapal antar pulau, antar provinsi dan angkutan peti kemas.
 
"Kita tahu bahwa pelabuhan laut ini sangat diperlukan di Kota Luwuk terutama pelabuhan untuk rakyat. Yang kita tinjau tadi terlihat sangat kumuh dan faktor keselamatannya juga belum bisa dijamin," ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Rendy Lamadjido.
 
Menurut Rendy, pada bulan Desember 2016 lalu, telah terjadi kasus kriminalitas kekerasan senjata tajam yang dilakukan seorang pria pada dini hari, ketika kapal telah dua jam berlayar, yang mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka.
 
"Dengan kasus inilah kita berharap bisa membangun suatu terminal modern untuk masyarakat,  dengan perlengkapan alat deteksi barang-barang apa yang dibawa penumpang di pelabuhan," ujar Rendy.
 
Modernisasi yang dimaksud adalah pelayanan yang mencakup keamanan dan kenyamanan penumpang serta kontrol penumpang sendiri, yaitu sistem yang terintegrasi untuk pelayanan tiket dan ruang tunggu, serta pengadaan alat pemindai barang yang dibawa penumpang.?
"Di masa mendatang saya kira akan seperti Singapura, modern dan padat karena Pelabuhan Rakyat ini menghidupi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan,” ujarnya.
 
Tim Kunker sempat berdialog dengan kapten kapal dan para anak buah kapal yang mengeluhkan tentang fasilitas keamanan pelayaran antara lain dermaga yang tidak layak dan mercusuar yang sering tidak berfungsi.
Untuk itu, Komisi V DPR merekomendasikan dukungan dari APBN, karena pemerintah daerah tidak ada dana untuk mengatasi masalah itu. "Kita alokasi dari pemerintah pusat  karena ini menyangkut program tol laut, yaitu tol laut yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Ternate, dan Papua. Maka saya kira pemerintah pusat bisa mengatur, karena ini  merupakan bagian program Presiden Jokowi," pungkas Rendy.(adv/jpnn)