Komisi V: Menteri Jonan Layak Diganti

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Miryam S. Haryani mendorong Presiden Joko Widodo segera mengganti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. 

Menurutnya, sudah untuk sekian kalinya kecelakaan transportasi udara terjadi dan untuk kesekian kalinya juga proses penanganannya sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama menemukannya.

"Sudah cukup bukti yang kami dapat bahwa menteri perhubungan memang benar-benar tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga sangat layak untuk segera diganti oleh presiden Jokowi," kata Miryam di Jakarta, Minggu (4/10).

Politikus Partai Hanura itu menyebutkan, sejak Menteri Jonan dilantik sudah beberapa kali terjadi kecelakaan pesawat dan penanganan yang dilakukan masih selalu sama. Hal ini menandakan ada yang tidak beres dari menteri ini. Paling tidak, kata Miryam, menunjukkan kapasitasnya tidak dapat menjalankan tugas dalam posisinya dengan baik.

"Sayangnya, di negeri ini memundurkan diri belum terbiasa dilakukan oleh pejabat publik yang tidak mampu bertanggungjawab dengan baik akan tugasnya sehingga mau tidak mau Presiden harus mengambil langkah untuk menggantinya," tegas anak buah Wiranto itu.

Ketua Umum Srikandi Hanura itu mengatakan, dia seringkali menyampaikan bahwa persoalan ini sangat serius karena menyangkut nyawa manusia sehingga harus ada tindakan yang riil dilakukan mengantisipasinya. Namun dia melihat kementerian perhubungan belum ada langkah antisipasi sama sekali sehingga kecelakaan pesawat seringkali terulang.

"Dan pertanyaannya kemudian apabila terus dibiarkan akan berapa banyak nyawa lagi yang akan jadi korban agar kementerian perhubungan bisa segera bergerak membenahi masalah transportasi udara ini?" sebutnya.

Dia menambahkan, evaluasi terhadap kementerian perhubungan tidak bisa lagi hanya menjadi urusan Komisi V DPR sebagai mitra kerjanya, tapi juga urusan presiden untuk segera mengevaluasinya. Kalau tidak kementerian ini akan terus jatuh ke lubang yang sama karena tidak pernah benar-benar berbuat sesuatu untuk melakukan pembenahan dan ujungnya masyarakat banyak yang jadi korban. (fat/jpnn)