Komisi V Minta KNKT Usut Tabrakan KRL di Stasiun Juanda
jpnn.com - JAKARTA - Komisi V DPR menyesalkan terjadinya musibah tabrakan dua kereta commuter line di Stasiun Juanda yang menyebabkan puluhan penumpang luka-luka.
Karena itu komisi yang membidangi transportasi ini meminta Komite Nasional untuk Keselamatan Transportasi (KNKT) mengusut insiden tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan, bila dalam penyelidikan nanti ditemukan adanya kesalahan manusia, pihaknya meminta Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sanksi tegas sesuai dengan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
“Saya sangat prihatin dengan terulangnya kecelakaan kereta api setelah musibah di Bintaro akhir tahun 2013 lalu. Seharusnya, kecelakaan kereta yang terjadi akhir-akhir ini menjadi momentum pemerintah dan PT KAI untuk memperbaiki kelaikan sarana dan prasarana kereta dan meningkatkan keselamatan,” kata Yudi dalam siaran persnya, Rabu (23/9).
Guna mengungkap penyebab kecelakaan tersebut, politisi PKS asal dapil Jabar IV ini meminta KNKT segera melakukan penyelidikan.
Sesuai dengan UU No 23/2007, dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian harus mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
"Juga menangani korban kecelakaan, dan segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang dan mengurus klaim asuransi korban kecelakaan," jelasnya.
PT KAI selaku penyelenggaraan perkeretaapian diminta untuk melakukan penanganan kecelakaan KA sesuai dengan UU No.23/2007 pasal 125 dan meminta pemerintah memberikan sanksi tegas pada pihak-pihak yang lalai melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kecelakaan maut tersebut.
JAKARTA - Komisi V DPR menyesalkan terjadinya musibah tabrakan dua kereta commuter line di Stasiun Juanda yang menyebabkan puluhan penumpang luka-luka.
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad