Komisi V Minta Program Padat Karya Dipercepat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah segera mengeksekusi program swakelola masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (Cash For Work) Tahun 2020, di tengah ancaman ekonomi dan pandemi Covid-19.
Menurut Irwan, percepatan program itu untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Covid-19. "Karena itu perlu percepatan oleh kementerian guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19,” kata Irwan.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2020 telah menganggarkan Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini.
Menurut dia, anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
“Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya,” kata politikus yang karib Irwan Fecho ini.
Menurutnya, program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kata dia, pembangunan infrastruktur padat karya memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan. "Apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah corona seperti ini,” tutup Irwan. (boy/jpnn)
Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah segera mengeksekusi program swakelola masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (Cash For Work) 2020
Redaktur & Reporter : Boy
- PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan, Begini Imbasnya ke Masyarakat
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Raker dengan Komisi V DPR, Menteri Iftitah Sulaiman Paparkan Arah Kebijakan Kementrans
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Ekonom Sebut Baru Kali Ini Indonesia Deflasi Berkepanjangan, Jangan Diremehkan
- Daya Beli Masyarakat Turun, Gaikindo Akan Revisi Target Penjualan Mobil