Komisi V Soroti Penyelewengan Dana PNBP

JAKARTA - Hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Kementerian Perhubungan, menjadi senjata Komisi V DPR RI untuk mencecar instansi yang dipimpin EE Mangindaan ini. Sorotan utama ditujukan kepada para bendahara Syahbandar yang sering menggunakan dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) untuk kepentingannya sendiri.

"Enak bener itu bendahara Syahbandar. Masak dana-dana yang ditarik kepada pemilik kapal tidak disetorkan semuanya. Padahal sesuai ketentuan udang-undang setiap dana yang ditarik dari masyarakat harus dimasukkan ke kas negara dan bukannya ke kantong pribadi," kritik Teguh Juwarno, anggota Komisi V DPR RI dalam rapat kerja dengan Menhub EE Mangindaan, Kamis (14/6).

Politisi PAN ini mengungkapkan, banyak pemilik kapal yang mengeluhkan tidak adanya regulasi jelas soal tarif untuk sertifikasi. Akibatnya, mereka sering mengeluarkan dana lebih agar usahanya lancar.

"Dulu ada klasifikasi tarifnya, sekarang malah sudah dihapuskan dan membuat celah munculnya tarif siluman. Ironisnya, dana-dana ini malah dimainkan oleh oknum-oknum Syahbandar yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.