Komisi V Soroti Penyusunan Anggaran Kemenhub dan Kementerian PUPR
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Sudewo mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyusun program kerja memerhatikan efektivitas dan efisiensi.
Menurutnya, kedua hal tersebut akan tercipta bila ada koordinasi antara dua lembaga dalam hal ini Kemenhub dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan adanya tumpang tindih yang menguras anggaran negara di satu program dengan tujuan tertentu.
Yakni, kata dia, saat Kemenhub mengalokasikan anggaran untuk membuat double track kereta dari Bogor-Sukabumi menelan anggaran Rp 493 miliar.
Sementara, sambungnya, Kementerian PUPR sedang membangun jalan tol Bogor-Sukabumi.
"Ini punya maksud dan tujuan yang sama, kemudian output yang hendak dicapai sama, tetapi sarana dan prasarana terlalu berlebih," kata dia dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (23/6).
Karena itu, dia menilai hal ini telah membuat overlap meskipun berbeda lembaga. "Jadi, tolong Kemenhub melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR supaya hal ini tidak terjadi," ungkapnya.
Dia mengatakan hal ini bisa saja terjadi di sektor dan tempat berbeda. Karena itu, Sudewo menyarankan perlunya peningkatan koordinasi antara Kemenhub dan Kementerian PUPR.
Komisi V DPR menyoroti koordinasi dalam penyusunan anggaran Kemenhub dan Kementerian PUPR.
- Dirjen Laut Ingatkan Pentingnya Koordinasi yang Solid untuk Kelancaran Nataru
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Wamenhub Suntana
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Tegas, Kemenhub Beri Tanda Merah untuk Bus yang Tak Layak Jalan
- ASDP, Kemenhub, & Stakeholder Pastikan Layanan Nataru di Lintas Utama Siap