Komisi V Tolak Penghapusan Ongkos Pesawat Murah
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana secara tegas menyatakan menolak kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang akan menghapus ongkos pesawat murah atau LCC (Low Cost Carreer).
Menurut Yudi, LCC dilindungi oleh undang-undang, sehingga kalau dihapuskan akan membuka terjadinya kartel dunia penerbangan.
"Gak (setuju dihapus). LCC dilindungi Undang-undang. Kalau dihapuskan akan mengundang sistem kartel dalam dunia penerbangan kita," kata Yudi di gedung DPR Jakarta, Senin (12/1).
Ditegaskan Yudi, kalau Jonan mau memaksakan penghapusan LCC melalui Peraturan Menteri, maka DPR akan membatalkannya, karena Permen tersebut berada di bawah UU.
Karena itu semua persoalan yang terkait langsung dengan AirAsia dan kebijakan Menhub setelahnya akan dibahas secara mendalam di komisi V. Terkait LCC ini DPR juga akan mengundang organisasi penerbangan yang berkepentingan soal LCC.
"Kita ingin menyegerakan pembahasan masalah ini karena isunya sedang jadi perhatian masyarakat. Publik harus tahu perkembangannya seperti apa," tandas politikus PKS ini. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana secara tegas menyatakan menolak kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang akan menghapus ongkos
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rakor Oplah di Sulsel, Plt Dirjen Hortikultura Tekankan Pentingnya Pergerakan Cepat
- PLN Indonesia Power Raih Platinum Rank di Ajang ASRRAT 2024
- Mantap! PNM Raih Penghargaan di Ajang Investor Daily ESG Appreciation Night
- Investasi Pertamina Dinilai Penting untuk Kembangkan Bisnis & Jamin Ketahanan Energi Nasional
- Jelang Nataru 2024, ASDP Resmi Pakai Tiket Online untuk Penyeberangan di Aceh
- Tenant Terbaik versi Pemkab Tangerang, Valast Indonesia Terus Berinovasi