Komisi VI DPR: BUMN Merugi tapi Direksinya Kaya Raya

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara menyatakan tidak heran jika disebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi ladang korupsi bagi para pejabatnya. Karena itu, dia merasa tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi proyek pemesanan kapal perang oleh Filipina kepada Indonesia yang menjerat pejabat BUMN ini.

"Di banyak BUMN, sudah lama permainan itu terjadi, terutama dalam pengadaan, bukan hanya di PT PAL," kata Juliari menjawab wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa(4/4/2017).

Juliari tidak memerinci lebih jauh seperti apa yang dimaksud dengan ladang korupsi bagi pejabat BUMN. Tetapi dia hanya menyebut indikasinya.

"Indikasinya apa? Sudah tidak rahasia lagi jika banyak BUMN kita yang merugi, tapi anehnya, direksi-direksinya bisa hidup bergelimang harta. Keluarga mereka bergaya hidup hedonis," ujar Juliari yang akrab disapa Ari.

Ladang korupsi itu, Ari memang sudah rahasia umum, terlebih jika melihat pengelolaan managemen yang umumnya tidak transparan. Hal ini bertolak belakang dengan status BUMN adalah milik negara.

"Anehnya lagi, kalau kita pertanyakan dalam rapat-rapat di Komisi VI, seringkali penjelasannya muter-muter," katanya seraya menambahkan, sudah pasti dalam rapat kerja dengan Meneg BUMN kasus korupsi di PT PAL akan dipertanyakan.

Karena itu, Juliari berpendapat rekrutmen direksi BUMN harus dibuat lebih transparan sebagai solusinya. Nama calon direksi yang akan dipilih supaya diumumkan di publik, siapa-siapa saja yang dicalonkan.

Kemudian diberikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk menilai rekam jejak atau track record mereka.