Komisi VI DPR Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, pemerintah juga tengah mencoba menerapkan kartu tani sebagai salah satu kartu identitas untuk pembelian pupuk bersubsidi.
Harapannya, tidak sembarang orang bisa membeli pupuk bersubsidi ketika tidak bisa menunjukkan kartu tani tersebut karena di dalamnya terdapat informasi soal identitas pemegang kartu tani serta luasan lahan yang digarap serta kebutuhan pupuknya selama musim tanam.
Kenyataannya, kebijakan tersebut belum berjalan maksimal karena belum semua petani menerapkan sehingga masih ada petani yang membelinya tanpa harus menunjukkan kartu tani.
Jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, maka pemantauannya masih sulit karena ada petani yang menggunakan kartu tani dan ada pula yang belum menggunakan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Marwan Jafar yang merupakan politisi dari PKB mencoba mengusulkan dibentuknya satgas pengawasan pendistribusian pupuk dengan harapan distribusinya tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima. (antara/jpnn)
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mendesak pemerintah segera membentuk satgas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di setiap daerah.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Polres Kuansing Amankan 3 Pelaku dan 10 Ton Pupuk Subsidi Ilegal
- PC PMII Pamekasan Soroti Harga Pupuk di Atas HET
- Distribusikan Pupuk Bersubsidi, Petrokimia Gresik Siapkan Stok Lebih dari 372 Ribu Ton
- Mentan Amran Sulaiman Tegaskan akan Cabut Izin Penjual Pupuk Bersubsidi di Atas HET
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani