Komisi VI DPR RI Desak 2 Permenperin Dibatalkan, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No: 58 Tahun 2020 yang terbit tanggal 14 November 2020 Tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib.

Tak hanya soal Permenperin tersebut, Darmadi Durianto pun menyoroti aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No: 10 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2021 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib.

Menurut Darmadi, sesuai dengan Permenperin 58 tahun 2020 tersebut bahwa produk peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan, wajib memilik SNI dan sertifikasi harus dilakukan oleh Lembaga Sertifikat yang ditunjuk pemerintah.

Namun, kata Darmadi, Permen Industri No. 58 tahun 2020 tersebut tidak disebut Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk sehingga praktis Peraturan Menteri ini tidak dapat dilaksanakan.

“Padahal peraturan tersebut berlaku 1 tahun sejak diundangkan yaitu di 23 Desember 2020 maka semua tersebut wajib SNI di 23 Desember 2021,” ungkap politikus PDIP itu kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).

Meski Permenperin No. 10 tahun 2021 terbit pada tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk tersebut, namun sampai sekarang tidak ada Public Hearing ataupun Sosialisasi mengenai penerapannya secara teknis.

Oleh karena itu, menurut Darmadi, praktis hampir semua Pelaku Usaha khususnya di bidang produk yang disebutkan di atas tidak mengetahui adanya Permen Industri No. 10 tahun 2021 tersebut.

Bendahara Megawati Institute itu juga menambahkan sesuai teori Morality of Law yang dicetuskan oleh Ahli Hukum yang bernama Lon Fuller, yang mengatakan bahwa hukum dan moralitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.