JPNN.com 
Komisi VI DPR RI Minta Hentikan Politisasi Isu Impor Baja
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan, ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja.
Pertama isu pasokan dan kedua keberpihakan pemerintah.
Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih, melanjutkan, ada isu pasokan terkait investasi Blast Furnace di Krakatau Steel yang gagal berproduksi.
Isu itu mengakibatkan suplai baja dalam negeri berkurang.
Karena itu, impor baja menjadi salah satu jalan agar rantai produksi industri hilir tidak terhenti.
Misalnya, otomotif, alat rumah tangga, konstruksi, dan industri turunan baja lain.
Kebijakan impor baja diambil pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Menurut anggota DPR dari Dapil Bali tersebut, kapasitas produksi baja nasional lebih rendah daripada kapasitas sektor industri penggunanya.
DPR RI meminta agar politisasi isu impor baja dihentikan karena berdampak negatif terhadap industri dan perekonomian nasional
- Dukung Pembangunan Kampus UWM, Krakatau Steel Salurkan Bantuan Pendidikan
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
