Komisi VI DPR RI Ungkap Penyebab BTN Batal Akuisisi BMI, Oh Ternyata
![Komisi VI DPR RI Ungkap Penyebab BTN Batal Akuisisi BMI, Oh Ternyata](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/07/08/wakil-ketua-komisi-vi-dpr-ri-mohamad-hekal-foto-dok-humas-ls-me9z.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan untuk mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Hal ini dikarenakan Bank Muamalat diduga mengalami fraud/kerugian yang mungkin tidak kalah besar dengan Asabri atau Jiwasraya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT BNI dan PT BTN, Senin (8/7/2024).
"Kita ingin kejelasan terhadap rencana daripada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumya kita ketahui bahwa memang meraka sedang mencoba akuisisi terhadap bank Muamalat Indonesia," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Namun, dalam perjalannya kelihatanya prosesnya tertunda, bahkan ada isu bahwa di dalam bank Muamalat ini ada terjadi fraud atau pengelolaan yang kurang baik sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini," imbuhnya.
Hekal mengungkapkan bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemegang saham dari Bank Muamalat.
Di mana, BPKH adalah pihak yang mengelola dana haji. Dengan munculnya keraguan dari BTN untuk melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat, tentu tercium sesuatu yang janggal.
Sebab itu, Komisi VI DPR bakal mendalami perihal peran BPKH di dalam Bank Muamalat.
Komisi VI DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan untuk mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia.
- HUT ke-20 Tahun, BTN Syariah Makin Mantap Menuju Terbentuknya BUS
- BTN Optimistis Tahun ini Aset Perseroan Bakal Tembus Rp 500 Triliun
- Bale by BTN Resmi Diluncurkan, Targetkan 5 Juta Pengguna Hingga Akhir 2025
- Wamenkeu: Sektor Perumahan Bisa Menggerakkan Perekonomian RI di Tengah Tantangan Global
- Akhir Pekan, DPR Kebut Pengesahan RUU BUMN, Tinggal Diketok di Paripurna
- Menteri BUMN Dorong BTN Sediakan TOD untuk 3 Juta Rumah, Begini Skemanya