Komisi VI Minta BUMN Perkebunan Bersinergi
Selasa, 09 Februari 2010 – 16:21 WIB
JAKARTA - Selain restrukturisasi internal yang harus dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya di bidang perkebunan, Komisi VI DPR RI juga akan mendorong BUMN perkebunan tersebut untuk lebih banyak melakukan sinergi antar BUMN. Tujuannya, agar dengan demikian bisa mengisi kelemahan dan kekurangan yang ada di BUMN, yang selama ini selalu merugi.
"Saat ini yang mesti dilakukan oleh BUMN perkebunan adalah saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa memperkuat daya saing dalam menghadapi FTA. Selama ini yang terjadi adalah, setiap BUMN yang merugi, maka akan dijual kepada swasta," ungkap Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima, kepada wartawan di sela-sela RDP dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Agro Industri, Agus Pakpahan, serta sejumlah pejabat BUMN bidang perkebunan, Selasa (9/2).
Baca Juga:
Aria menyebutkan, sebelum privatisasi dilakukan, pola yang harus diambil BUMN saat ini adalah, pertama dengan (melakukan) restrukturisasi. Kedua katanya, (melakukan) sinergi antar sesama BUMN perkebunan, baru selanjutnya diikuti dengan privatisasi dan pembentukan induk usaha atau holding company.
"Jadi, kita dari Komisi VI meminta kepada BUMN, supaya menahan dulu untuk mengambil langkah privatisasi. Karena kalau BUMN sudah bersinergi, maka (mestinya) bisa bersaing dengan negara-negara Asia, khususnya China," ujar Aria pula.
JAKARTA - Selain restrukturisasi internal yang harus dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya di bidang perkebunan, Komisi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak