JPNN.com 
Komisi VI Minta Cryptocurrency Diatur Ketat, Jangan Sampai...
jpnn.com, JAKARTA - Cryptocurrency dinilai berpotensi menjadi alat spekulan yang dapat berdampak kepada kinerja perekonomian nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan penggunaan mata uang kripto harus diatur dengan regulasi yang ketat.
"Kripto jangan sampai jadi alat investasi yang memunculkan spekulasi dan permainan untung rugi," kata Nevi Zuairina di Jakarta, Rabu (30/6).
Menurut dia, meski cryptocurrency sudah ada sejak 1998, namun hingga saat ini hanya sebagian orang yang mengerti terkait sistem kripto.
Nevi menyebutkan perlu ada sosialisasi yang perlahan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Oleh karena itu, dia berharap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) memperketat pengawasan transaksi perdagangan aset kripto.
"Juga merumuskan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat terkait pembukaan bursa aset kripto," bebernya.
Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka, serta keberadaannya dijamin dalam Undang-undang No 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan penggunaan mata uang kripto harus diatur dengan regulasi yang ketat.
- Sebagai Aset Keuangan, Kripto Seharusnya tak Lagi Dikenakan PPN
- KADIN Indonesia Apresiasi Investasi Prancis dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Mentrans Iftitah Harap Jepang Berinvestasi di Kawasan Transmigrasi
- Temui Menteri Rosan, Waka MPR Dorong Regulasi CCS yang Progresif dan Kompetitif
