Komisi VI Pastikan PMN dan Dana Talangan ke BUMN Terukur

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (9/6).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menjelaskan rapat itu membahas terkait pemberian dukungan kepada BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Keputusan DPR atas ajuan pemerintah memberikan stimulus kepada BUMN terutama BUMN-BUMN yang menjalankan peran, tugas, dan terlibat dalam program proyek strategis nasional pada saat atau pascapandemi Covid-19,” kata Aria mengawali rapat.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu, setidaknya ada tiga bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada pemerintah lewat Kementerian BUMN.

Pertama, kata dia, percepatan pembayaran utang pemerintah yang berasal dari utang subsidi atau kompensasi atas kebijakan, terutama kepada BUMN strategis seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia.

Kedua, lanjut dia, pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional, dan kondisi keuangannya terdampak Covid-19 seperti PT Hutama Karya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Bahana, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Ketiga, ujar Aria, terkait BUMN yang menjalankan peran tugas dan terlibat dalam proyek strategis nasional, yaitu pemberian dana talangan dalam bentuk investasi pemerintah yang harus dikembalikan.

“Terutama kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas karena Covid-19, seperti PT Garuda Indonesia, PT KAI, PT Perum Perumnas, PT Krakatau Steel, dan Holding PTPN,” jelas Aria.