Komisi VII dan Pemerintah Cari Solusi Masalah Listrik Maluku

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kamis (19/7). Adapun salah satu yang disinggung, yakni persoalan listrik.

Anggota DPR RI asal Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends, mengutarakan persoalan listrik yang terjadi di Maluku khususnya di daerah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Dia menuturkan, saat melakukan kunjungan kerja di sana, ada beberapa temuan lapangan soal listrik.

"Antara lain bahwa program listrik dalam bentuk KSO (Kerja Sama Operasi) dengan pemerintah daerah kabupaten ada beberapa yang macet. Semoga bentuk KSO seperti ini dapat dievaluasi secara komprehensif. Seperti contoh Program Listrik bentuk KSO tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Aru," kata Barends dalam keterangannya, Senin (23/7).

Politikus PDIP ini juga melihat, untuk pembelian mesin genset dan pembangunan rumah mesin di Benjina, Taberfanai dan Marlasi didanai oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Aru, sementara seluruh jaringan dan gardu lingkar pulau dari desa ke desa disediakan oleh pemerintah lewat PLN.

"Sayangnya, masih terkendala serah terima dengan PLN sampai hari ini, karena mesinnya tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang ditetapkan PLN. Pemerintah Kabupaten yang melakukan tender dan kontraktor pemenang diminta untuk menuntaskan persoalan dimaksud. Tapi sampai sekarang belum tuntas sehingga masyarakat dirugikan," beber Barends.

"Kemudian, belum terjadi serah terima mesin pembangkitnya, tapi dari pihak kontraktor sudah mengeluarkan surat edaran ke masyarakat Benjina untuk memungut biaya pasang baru sampai dengan diatas dua juta rupiah," tambah dia.

Karena itu, dia meminta Menteri Jonan, memperhatikan hal tersebut, lantaran keterbatasan pendapatan masyarakat kecil. Bahkan dari laporan masyarakat ada, lanjutnya, yang sampai mau berhutang hanya untuk bisa membayar biaya pasang baru.

"Jika di Aru bisa terjadi demikian maka di MTB, MBD, Malra, Buru, SBB, SBT dan wilayah-wilayah 3T lainnya di Indonesia juga mengalami nasib yang sama," ungkapnya.