JPNN.com 
Komisi VII Gulirkan Pansus Bukit Soeharto
“Komisi VII DPR RI sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi police line di kawasan tersebut dan meminta segera dilakukan audit lingkungan dan pengawasan oleh KLHK. Kami akan mengembangkan dalam rapat-rapat teknis di Komisi VII nanti,” tambah politikus dari dapil Sulsel itu.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah. Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, pembentukan pansus terhadap persoalan Bukit Soeharto perlu digulirkan.
Sebab, penambangan maupun aktivitas yang dilakukan, khususnya di kawasan yang dilindungi, harus sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” kata Dardiansyah. (adv/jpnn)
Kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sudah rusak akibat aktivitas penambangan yang dilakukan para penambang liar.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal PJJ, Gus AMI: Perlu Terobosan Cepat Mendikbud Libatkan Masjid, Gereja dan Tokoh Agama
- Timwas DPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Perbanyak Rapid Test
- Ribka Tjiptaning: Perempuan Indonesia Harus Berani Tampil di Semua Lini Kehidupan
- Andi Akmal Pasluddin Bantu Solusi Kebutuhan Pupuk Petani di Bone
- DPR: Hampir 98 Persen Lapas Kelebihan Kapasitas
- Pimpinan DPR Berharap Ekonomi Provinsi Penerima Dana Otsus Lebih Maju
