Komisi VIII Dorong Penambahan Anggaran Panti Sosial di Banjarbaru
jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mendorong, agar Panti Sosial Bina Laras “Budi Luhur” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapat tambahan alokasi anggaran. Panti asuhan ini merehabilitasi penyandang cacat mental eks psikotik.
Dalam lawatannya ke panti itu, rombongan tim kunjunga kerja Komisi VIII yang dipimpin Noor Achmad melihat dari dekat kondisi panti dan para penghuninya. Panti yang berdiri di atas lahan 3,5 hektar ini, dihuni oleh 70 pasien.
“Harusnya dengan panti seluas ini mampu menampung lebih dari 100 pasien. Ini hanya dihuni oleh 70 pasien, karena kekurangan dana,” tutur Noor, Rabu (3/5).
Ketua panti tersebut menuturkan, lemahnya pengawasan terhadap pasien yang sudah sembuh. Mereka yang dinyatakan sembuh, kerap kambuh lagi, karena salah memberi obat saat berada di lingkungan tempat tinggalnya. Ini jadi perhatian serius Komisi VIII.
Di sisi lain, Komisi VIII juga mengapresiasi para pengurus panti tersebut yang mampu memberdayakan para pasien untuk hidup mandiri. Mereka diajarkan membuat kerajinan berupa tasbih dan gelang. Sebagian diajarkan pula membuat batako, membudidayakan lele, mengolah makanan ringan, dan keterampilan memotong rambut.
“Kita harapkan para pasien setelah sembuh dan kembali ke masyarakat mampu bekerja dan bermanfaat di masyarakat dengan apa yang sudah didapatkan di panti,” tutur Anggota Komisi VIII dari PKB Bisri Romli.
Ia berharap kepada pengurus panti agar terus memberdayakan para pasiennya dengan ilmu keterampilan. Hasil karya para pasien juga harus dibantu dipasarkan ke publik, sehingga ada keuntungan yang diraih.
Para anggota Komisi VIII yang turut serta dalam kunjungan kerja ke Kalsel ini John Kenedy Aziz, Endang Maria Astuti, Bisri Romli, Surahman Hidayat, Achmad Fauzan, Alfia Reziani, Anda, dan Dwi Astuti A. Ridwan Hasan.(adv/jpnn)
Komisi VIII DPR RI mendorong, agar Panti Sosial Bina Laras “Budi Luhur” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapat tambahan alokasi anggaran.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia