Komisi VIII DPR Kunjungan Spesifik ke Sumsel

jpnn.com - PALEMBANG - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan (Sumsel), untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rombongan Komisi Agama dan Sosial ini juga mendapat penjelasan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kapolda Sumsel.

Menurut Saleh, sejauh ini Pemda dibantu BNPB masih terus berupaya keras memadamkan titik api yang ada. Sedikitnya ada empat cara yang dilalui, yaitu pemadaman langsung secara manual dengan mengarahkan pasukan darat, pemadaman lewat jalur udara dengan water bombing, hujan buatan, dan pembuatan kanal blok di lahan-lahan gambut.

Upaya pemadaman tersebut akan tetap dilakukan sampai asap dan titik api hilang. Artinya, BNPB tetap akan bekerja dan tidak pernah menyerah bahwa api akan padam sendiri seiring dengan turunnya hujan. Kemudian BNPB masih terus mengandalkan bantuan TNI, Manggala Agni, Pemda, Satgas BNPB, perusahan dan masyarakat.

“Anggaran pemda itu kecil untuk upaya pemadaman karlahut ini. Karena itu, komisi VIII mendesak agar pemda meminta partisipasi perusahaan-perusahaan yang lahannya luas, khususnya di wilayah karlahut. Ini sangat penting sebagai cermin dari tanggung jawab semua pihak,” kata Saleh melalui pesan singkat di sela-sela kunker, Selasa (3/11).

Terkait penegakan hukum, lanjutnya, BNPB dan Pemda menyerahkan semua upaya penyidikan dan penyelidikan terkait para pelaku pembakaran kepada aparat kepolisian dan penegak hukum. BNPB hanya bisa memberikan keterangan dan data-data jika dibutuhkan.

Kemarin, delegasi Komisi VIII juga sudah bertemu dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Iza Padri untuk menanyakan langsung langkah-langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan kapolda diketahui bahwa sejauh ini sudah ada tiga nama perusahaan yang didakwa melakukan pembakaran dan akan diproses sesuai aturan hukum. Sementara itu, ada banyak perusahaan lain yang juga masih dalam proses penyelidikan.

“Kapolda menjelaskan bahwa memang tidak mudah mendapatkan bukti-bukti keterlibatan pihak swasta dalam pembakaran hutan itu. Apalagi, ada modus baru dimana ada orang-orang yang sengaja melakukan pembakaran dan selanjutnya menuduh perusahaan tertentu sebagai pihak bertanggung jawab," jelasnya.