Komisi VIII DPR Puji Terobosan Pemkab Pekalongan untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran
jpnn.com, PEKALONGAN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily mengapresiasi pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Pekalongan yang dinilai sudah terintegrasi dengan program-program dari Kementerian Sosial.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkab Pekalongan yang memiliki program-program bantuan sosial yang didanai oleh APBD," kata Ace usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (3/11).
Ace menyampaikan tujuan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR ke Pekalongan untuk memastikan berbagai macam program perlindungan sosial seperti PKH, PBNT, program Atensi telah terdistribusi dengan baik.
Politisi Partai Golkar ini juga turut memastikan program pemutakhiran data yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga diharapkan penerima bantuan sosial, khususnya di Kabupaten Pekalongan, bisa tepat sasaran.
Pasalnya, Ace mengungkapkan DTKS yang dijadikan sebagai dasar untuk mendistribusikan bantuan sosial masih ditemukan banyak masalah di beberapa daerah.
"Kami mendorong agar daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan agar meng-update secara periodik terhadap dinamika perkembangan dari penerima bantuan sosial," ujarnya.
Dia menilai cara Pemkab Pekalongan dengan melakukan labelisasi terhadap penerima bantuan sosial merupakan salah satu upaya agar terjadi graduasi dan tepat sasaran.
"Jadi bagi yang misalnya tidak berhak untuk menerima bantuan tentu seharusnya mereka tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut," tandasnya.
Terobosan yang dilakukan Pemkab Pekalongan agar penerima bansos benar-benar tepat sasaran menuai pujian.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos-Kemendagri Bersinergi Wujudkan Data Tunggal
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?