Komisi VIII Minta BPBD Cepat Merespons Bencana di Daerah

Komisi VIII Minta BPBD Cepat Merespons Bencana di Daerah
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong (tengah) memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018). Foto: Humas DPR RI

Daerah seperti di Sumbar, NTB dan Sumut masih bermasalah, oleh karena itu Komisi VIII menekankan agar tingkat responsbilitas dan sensititifitas BPBD terhadap kedaruratan menjadi penting disamping rehab dan rekon. Sedangkan bentuknya dengan mengintervensi program lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya bisa cepat selesai.

Selain itu juga kata Ali Taher, di beberapa tempat dibangun Gudang Logistik seperti di Sumsel, Sumut, Maluku bahkan ditargetkan ada 8 tempat Gudang logistik di seluruh Indonesia. Begitu terjadi bencana maka akan cepat didistribusikan ke daerah yang terkena bencana, bisa cepat sampai ke lokasi.

Apalagi lanjutnya, dana operasional kegiatan BNPB tersedia Rp1,1 triliyun dan dana siap pakai (DSP) lebih Rp4 triliyun. Dana ini sebenarnya jauh lebih dari cukup, hanya jenis barang dan jasa memerlukan proses untuk mendistribusikan kepada para korban di lapangan.(adv/jpnn)


Kita belum mempunyai standar maksimal dalam mengantisipasi bencana gempa, misalnya tidak mempunyai alat deteksi dini secara maksimal.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News