Komisi VIII Minta Juliari Batubara Perbaiki Data Kemiskinan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memperbaiki carut marut data kemiskinan di Indonesia. Yandri menjelaskan, saat ini Komisi VIII DPR juga sedang menjalankan Panitia Kerja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan.
“Berpuluh-puluh tahun data kemiskinan itu carut marut, pak. Kami berharap di periode Pak Menteri ini data kemiskinan itu tuntas, pak, dan itu akan dicatat sejarah bangsa ini,” kata Yandri saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Mensos Juliari, Rabu (24/6).
Yandri berharap Kementerian Sosial dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk membereskan persoalan data kemiskinan ini.
Yandri menjelaskan ia pernah dua periode duduk di Komisi II DPR yang menangani pemilihan umum (pemilu). Dia mengatakan, Ditjen Dukcapil Kemendagri pernah melakukan penyisiran melalui e-KTP dan menemukan ada salah satu kabupaten di Jawa penduduknya berkurang dua juta jiwa.
“Bukan bertambah, karena disisir by name by address. Nah, kami berharap carut marut data kemiskinan yang ada di Indonesia itu bisa diselesaikan di periode Pak Menteri ini,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut Yandri, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memperbaiki data kemiskinan tersebut. Dia meyakini persoalan ini bukanlah kesalahan Kemensos. Sebab, kata dia, mana mungkin mensos tahu nama langsung dari orang per orang di tingkat desa.
“Nah, ini di mana (masalahnya), apa di tingkat desanya yang kita perbaiki, di tingkat kecamatannya, di kabupaten sehingga data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memperbaiki carut marut data kemiskinan di Indonesia
Redaktur & Reporter : Boy
- Menag Yaqut Mangkir Lagi Diajak Rapat Evaluasi Pelaksanaan Haji dengan Komisi VIII
- Menag Yaqut Absen Raker dengan Komisi VIII Untuk Bahas Evaluasi Haji 2024
- Komisi VIII Rupanya Tidak Pernah Diajak Konsultasi Soal Pencoretan Rekomendasi FKUB
- Alhamdulillah! Calon Jemaah Haji Enggak Jadi Bayar Rp 69 Juta, Jadinya Sebegini
- Ketua MPR Bamsoet Dorong Pemerintah Desa Dilibatkan dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
- Isu Kenaikan Harga BBM Kencang, kok DPR Belum Diajak Rapat?