Komisi VIII Setujui BLSM Rp 12 Triliun

Program BLSM yang disepakati komisi VIII sama persis dengan usul pemerintah, yakni bantuan tunai kepada masyarakat selama lima bulan sebesar Rp 12 triliun. Jumlah sebesar itu dibagi dua pos anggaran. "Digunakan untuk bantuan tunai itu sendiri dan safeguarding," ujar Sayed.  

Sayed menyatakan, meski komisi VIII setuju, ada catatan tersendiri dalam program penerimaan BLSM. Pemerintah, dalam hal ini Kemensos, harus memastikan akurasi data penerima BLSM. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi BLSM dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

"Komisi VIII meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM," ujar politikus Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Spesifik kepada Kemensos, Sayed menyatakan bahwa sejumlah anggota komisi VIII meminta Sekjen serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos menindaklanjuti beberapa pandangan mereka.