Komisi VIII Setujui BLSM Rp 12 Triliun

Antara lain,  memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM  agar tepat sasaran dan mencegah penyimpangan. Sekjen dan Dirjen terkait juga harus menyusun langkah-langkah pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan BLSM.   

"Harus juga dipastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM," ujar Sayed. Sekjen dan Dirjen terkait juga diminta melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.   

Sayed menambahkan,  program BLSM harus dilaksanakan dengan sangat transparan. Karena itu, komisi VIII meminta kepada Sekjen serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos untuk bisa menyampaikan data riil penerima BLSM kepada DPR. "Kemensos RI harus melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir Juni 2013," tandasnya. (bay/c1/fat)