KOMISI VIII Siap-Siap Kunker ke AS
Rabu, 06 Oktober 2010 – 08:25 WIB
JAKARTA -- Meski mendapat sorotan banyak kalangan, agenda kegiatan kunjungan ke luar negeri sepertinya masih menarik bagi DPR. Kali ini Komisi VIII yang pekan depan sudah mengagendakan diri terbang ke Amerika Serikat. Selama beberapa hari Komisi yang membidangi agama, sosial dan perlindungan anak ini akan melaksanakan kajian banding tertakit beberapa isu strategis.
“Di sana misalnya ada agama lokal yang mendapat perlindungan. Ada Amish Community namanya. Kita akan mempelajari bagaimana kerukunan umat beragama di sana. Kalau di Indonesia kan ada masyarakat Baduwi ya, tapi ini bukan suku,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro kepada INDOPOS (grup JPNN) di gedung DPR, Selasa (5/9).
Baca Juga:
Menurutnya, kunjungan kerja ini sebenarnya sudah diagendakan lama. Sesuai jadwal sebenarnya sudah dilakukan pertengahan Mei atau Juli lalu. Namun karena Komisi VIII masih focus pada persidangan mengenai pembahasan biaya penyelenggaraan haji, maka diundur hingga pasca lebaran Oktober ini.
Bagi Gondo Radityo yang pernah lima tahun belajar di Amerika, banyak hal nanti yang bisa diambil manfaat dari kunjungan ini. Selain soal kerukunan umat beragama, di Wasingthon DC misalnya terdapat sebuah Badan Pusat Penanganan Bencana. Di sana diatur dengan tegas bagaimana lansia dan anak-anak bisa mendapatkan perlindungan lebih dari negara. “Ini juga bisa menjadi masukan yang baik kalau kita pelajari buat pemerintah kita,” pungkasnya. (did)
JAKARTA -- Meski mendapat sorotan banyak kalangan, agenda kegiatan kunjungan ke luar negeri sepertinya masih menarik bagi DPR. Kali ini Komisi VIII
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Cak Udin: PKB Harus Modern Kalau Ingin Menang di 2029
- Prabowo Terganjal Beban Pemerintah Terdahulu Untuk Mengentaskan Kemiskinan