JPNN.com 
Komisi VIII Ungkap 411 Daerah Tidak Memperbarui Data Kemiskinan
Dengan adanya e-KTP, dia berharap bisa disandingkan dengan data Kemensos untuk memastikan menghadirkan satu data kemiskinan.
Sekarang, kata dia, Kemensos leading sector-nya menangani orang miskin, tetapi banyak juga kementerian/lembaga memberi bantuan seperti Kemendikbud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain dengan indikator berbeda-beda.
Nah, Yandri berharap dengan adanya rapat gabungan ini ada kemauan kuat dari pemerintah untuk menciptakan satu data kemiskinan.
"Perlu adanya surat keputusan bersama (SKB) antara mensos dan mendagri untuk memastikan tidak ada gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai desa itu tidak fokus dengan data kemiskinan. Indikatornya harus sama sehingga tidak ada lagi pemborosan, termasuk di BPJS (Kesehatan)," paparnya.
"Bayangkan, waktu itu berapa belas juta data BPJS tidak sinkron dengan Kemensos. Berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran. Yang berhak dapat menjadi tidak dapat, justru yang tidak berhak ternyata mendapatkan," pungkas Yandri. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Komisi VIII DPR mengungkap soal simpang siur data kemiskinan saat rapat kerja dengan pemerintah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Mendes Yandri Berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Mendes Yandri: Insyaallah Swasembada Pangan Segera Terwujud Jika Ada Kolaborasi
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik
- Dukung Asta Cipta Presiden, Menpora Dito dan Mendes Yandri Perkuat Sinergitas
- Meski Kecewa, PAN Siap Menghadapi PSU di Kabupaten Serang
