Komisi VIIl DPR Soroti Kualitas Pendidikan UIN Makassar
jpnn.com, MAKASSAR - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar pada Rabu, 18 Desember. Sejumlah catatan dan harapan diungkapkan oleh anggota DPR terkait kualitas pendidikan.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Rapsel Ali UIN sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia Timur, punya tanggung jawab besar untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
“Untuk melahirkan lulusan siap bersaing di dunia kerja, sistem pendidikan yang berkualitas adalah kunci. Sejauh ini UIN sudah menjalankan. Hanya saja, inovasi di dunia pendidikan tak boleh berhenti,” ungkap Rapsel.
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Samsu Niang, mengingatkan agar pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak ada yang mangkrak. Dampaknya akan sangat berpengaruh dalam proses pengajaran nantinya.
“Ini salah satu masalah terbesar dunia pendidikan kita. Sarana dibangun namun sering terhenti di tengah jalan. Akibatnya, proses pembelajaran tidak bisa berjalan maksimal,” terang legislator asal Partai PDI Perjuangan tersebut.
Komisi VIII DRP, menurut Samsu Niang, akan terus mengawasi pembangunan sarana pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan universitas Islam lainnya. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran.
Sebelum berkunjung ke UIN Makassar, rombongan Komisi VIII DPR RI disambut oleh rektor dan wakil rektor di Ballroom Hotel Four Point by Sheraton Makassar. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Anwar Abubakar.(fri/jpnn)
UIN sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia Timur, punya tanggung jawab besar untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?