Komisi X DPR Gali Informasi Pendidikan Vokasi dari Jerman
Selasa, 03 Oktober 2017 – 10:53 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017). Foto: Humas DPR RI
jpnn.com, JAKARTA - Untuk mendapatkan masukan mengenai pendidikan vokasi di negara Jerman demi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia, Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Indonesia German Maritime Forum (IGMF), Institut Jur fertigungstechnikund Angewandte Materialforschung (IFAM), dan PT Alwayni International Capital (AIC).
“Kami ingin mendapatkan informasi, data, masukan, dan pandangan dari IGMF, IFAM, dan AIC, terkait beberapa hal dari lembaga ini, yakni bagaimana kebijakan program dan pengembangan pendidikan vokasi di negara Jerman. Ini akan menjadi masukan formal untuk kami sampaikan kepada Kementerian terkait,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Dalam paparannya, Ketua IGMF menyampaikan bahwa visi IGMF adalah untuk tercapainya kemitraan strategi Indonesia Jerman pada tahun 2027 (Center of Excellence Maritime Strategic Partnership).
“Misi IGMF sendiri adalah untuk menghubungkan potensi ekonomi maritim Indonesia dengan keunggulan teknologi dan pendidikan kejujuran Jerman, mengkoordinir atau menjembatani potensi bisnis, pendidikan tinggi, riset, pelatihan dan pendidikan vokasi, konsultansi dan desain enjiniringdibidang kemaritiman antara Indonesia dan Jerman,” jelas Ketua IGMF Iwan Satriawan Sukardi.
Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Indonesia German Maritime Forum (IGMF), dan institusi lainnya
BERITA TERKAIT
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV