Komisi X DPR Minta Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemen Parerkraf) mengembangkan potensi desa wisata yang masih luput dari perhatian pemerintah.
“Pertumbuhan rural tourism itu malah tumbuh enam persen menurut UNWTO. Kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang ini, membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi,” kata Fikri saat rapat pembahasan anggaran dengan Menparekraf, Wishnutama Kusubandio di DPR Rabu (23/9).
Menurut Fikri, selama ini mancanegara mengenal Indonesia dengan wisata pedesaannya baru dalam hitungan jari. “Hanya empat desa yang sudah mendunia, dua di Bali, dan dua di Yogyakarta,” tukasnya.
Legislator PKS ini merujuk pada empat desa wisata di Indonesia yaitu Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).
Keempat desa wisata itu berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya.
“Jadi jangan anggap remeh masalah lingkungan. Kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya,” ucap politikus asal Jawa Tengah ini.
Fikri menegaskan perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan. Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga jika sepertiganya saja bisa kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, itu akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global.
Karenanya, Fikri meminta Menparekraf Wishnutama memfokuskan kebijakan kepada pembangunan pariwisata. Khususnya di pedesaan, mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas (Quality Destination).
Abdul Fikri Faqih mengingatkan Menparekraf Wishnutama Kusubandio membangkitkan pariwisata setelah pandemi.
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong