Komisi X DPR Minta Sekolah Lima Hari Jangan Diterapkan Menyeluruh
jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR tidak setuju dengan kebijakan sekolah lima hari yang digagas Mendibud Muhadjir Effendy. Alasannya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Kami minta kebijakan lima hari sekolah opsional saja. Ini agar masyarakat tidak terbebani dan sosial budaya tidak terguncang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah dalam raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (13/6).
Politikus Golkar ini menambahkan, yang sudah jalan lima hari sekolah biarkan lanjut. Sedangkan bagi sekolah yang tidak siap jangan dipaksakan.
"Ini tolong ditinjau lagi, jangan dipaksakan semuanya harus sekolah lima hari agar tidak ada gejolak," ucap Ferdiansyah.
Sementara Arzetti Bilbina, anggota Komisi X ikut menyatakan keberatannya. Dengan alasan banyak masyarakat di Jawa Timur khusunya Surabaya dan Sidoarjo keberatakan dengan sekolah lima hari.
"Madrasarah Diniyah, TPA, pendidikan Alquran akan banyak yang tutup. Karena itu kami minta pemerintah mengkaji lagi sebelum memberlakukannya menyeluruh," tegasnya.
Dia menambahkan, banyak sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang minim fasilitas bisa kalang-kabut dengan program tersebut. (esy/jpnn)
Komisi X DPR tidak setuju dengan kebijakan sekolah lima hari yang digagas Mendibud Muhadjir Effendy. Alasannya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Ini yang Akan Dilakukan Muhadjir Effendy Setelah Tak Jadi Menteri
- Menko PMK dan Kepala BNPB tiba di Basis KKB di Puncak
- Anggaran Makan Siang Gratis Dipotong Lagi? Airlangga Berkata Begini
- Menko PMK Sebut Pelaksanaan Cuti Melahirkan 6 Bulan Perlu Kesediaan Dunia Usaha
- Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Hadiri Puncak Peringatan Harganas ke-31 di Semarang
- Ini Reaksi Airlangga soal Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online