Komisi X DPR: Pencegahan Kekerasan di Sekolah Jangan Sekadar Kampanye di Atas Kertas
jpnn.com, JAKARTA - Tren kasus kekerasan di sekolah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat.
Pemerintah pun diminta melakukan tindakan tegas untuk mencegah kasus kekerasan di sekolah terus berulang.
“Kami merasa aturan dan regulasi yang ada untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah terutama bullying masih sebatas kampanye dan jargon di atas kertas. Belum ada aksi nyata sehingga kasus kekerasan terus berulang dan ironisnya dianggap sebagai suatu pencapaian oleh pelaku. Termasuk kasus terakhir di SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Kamis (28/9/2023).
Untuk diketahui dalam sebulan terakhir muncul beberapa kasus kekerasan di sekolah yang membuat orang mengelus dada. Di antaranya kasus guru mencukur rambut belasan siswi karena tak pakai jilbab sesuai aturan sekolah di Lamongan.
Selain itu, dicoloknya mata seorang anak SD di Gresik hingga buta oleh kakak kelasnyaa, kasus meloncatnya siswi dari lantai empat gedung SD Pesangrahan 06, Jakarta.
Terakhir pemukulan bertubi-tubi seorang siswa SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap oleh teman sekolah.
Huda menjelaskan tren kekerasan di sekolah memang terus menunjukkan peningkatan. Data Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud Ristek tahun ini menunjukkan jika terjadi penurunan iklim keamanan di sekolah.
“Di level sekolah menengah atas misalnya terjadi penurunan iklim keamanan dari 71,96 menjadi 66,87. Lalu di sekolah menengah pertama juga turun dari 68,25 menjadi 66,87,” ujar Huda.
Komisi X DPR merasa aturan dan regulasi yang ada untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah terutama bullying masih sebatas kampanye dan jargon di atas kertas.
- Pemkot Tangsel Pastikan Pembangunan SDN Ciputat 01 Sesuai Target
- Pimpinan DPR Mendukung Rencana Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta
- BNPT Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
- Upaya Astra Meningkatkan Literasi Siswa & Guru, Transformasi Digital Sekolah
- Ini Alasan Jaksa Tuntut Bebas Guru Honorer Supriyani
- BNPT Gelar Program Sekolah Damai untuk Ciptakan Lingkungan Belajar yang Toleran dan Antikekerasan