Komisi X DPR RI Dorong Pembentukan Tim Penggerak Literasi Desa
jpnn.com, JAKARTA - Tingkat literasi Indonesia masih rendah. Salah satu pemicunya adalah belum meratanya kesempatan untuk mengakses bahan literasi di satu wilayah dengan wilayah lain.
Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mendorong munculnya penggerak literasi hingga tingkat desa.
“Rendahnya tingkat literasi di Indonesia memang mengkhawatirkan. Dibutuhkan keseriusan dari semua pihak agar tingkat literasi Indonesia bisa segera meningkat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam acara Peluncuran Sejuta Buku untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kamis (10/12/2020).
Dia menjelaskan Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia juga tercermin dari program penilaian pelajar internasional atau Programme for Intenational Student Assement (PISA).
Berdasarkan hasil PISA 2018 diketahui jika dalam literasi Indonesia hanya menduduki peringkat 72 dari 77 negara.
“Fakta ini tentu memprihatinkan karena tingkat literasi menunjukkan banyak hal seperti cara kita berpikir, bersikap, dan cara kita menyelesaikan masalah. Kalau tingkat literasi kita rendah maka bisa jadi ada yang salah dari cara kita berpikir, bersikap, maupun dalam menyelesaikan masalah,” katanya.
Huda mengatakan banyak hal yang menjadi pemicu rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Mulai dari rendahnya minat baca, terbatasnya bahan literasi, hingga tidak meratanya akses ke bahan literasi di suatu wilayah dengan wilayah lain. Bahkan survey yang dilakukan oleh World Bank tentang Indikator Pelayanan Pendidikan 2020 menunjukkan jika hanya 47,4% siswa di Indonesia yang mempunyai akses ke buku pelajaran.
“Dengan kondisi geografis Indonesia yang begitu besar terkadang akses ke bahan literasi antar wilayah juga berbeda. Sebagai contoh tentu akses ke bahan literasi bagi warga Jakarta sekitarnya akan jauh lebih mudah dibandingkan akses ke bahan literasi bagi warga Papua,” katanya.
Pembentukan penggiat literasi desa tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan sinergi lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian