Komisi X Protes PPN Sekolah, Jawaban Mas Nadiem Mengambang

jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI terang-terangan menolak pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada sektor jasa pendidikan, termasuk di antaranya sekolah.

Pernyataan keberatan disampaikan seluruh fraksi saat rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Selasa (15/6).

"Fraksi PDI Perjuangan melihat PPN sekolah mengkhianati amanat konstitusi karena itu kami dengan tegas menolak," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti.

Dia meminta Nadiem Makarim bersikap tegas untuk tidak menerima usulan penarikan pajak sekolah.

Senada itu Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf berharap sikap Nadiem sama dengan dewan. Jika sekolah dipajaki, imbasnya orang tua yang kesulitan memenuhinya.

Politikus asal Jawa Barat itu mengungkapkan, saat pandemi Covid-19 banyak orang tua murid yang kehilangan pekerjaan, ekonomi morat-marit. 

"Untuk memenuhi kebutuhan harian saja sudah sulit apalagi kalau sekolah dipajaki. Di mana hati nurani kita kalau menambah beban orang tua yang sudah susah," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan Nadiem, sektor pendidikan ialah nirlaba sehingga tidak mencari keuntungan. Jika kemudian diterapkan PPN 12 persen, otomatis akan ada komersialisasi.