Komisi XI DPR Dorong Pembangunan Infrastruktur di Mentawai
jpnn.com, PADANG - Komisi XI DPR RI menginginkan pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar.
Oleh karena itu, harus ada road map untuk membangun Mentawai. Karena Mentawai ini adalah daerah tertinggal, yang harus dipastikan, kapan bisa menyamai dan sejajar dengan daerah sekitarnya di Sumbar.
"Kalau ada roadmap kita bisa tahu pada tahun berapa kita mengeluarkan uang dan pada tahun ini kita harus membangun apa, jika jelas roadmapnya maka pada tahun tertentu Mentawai sudah sejajar dengan kabupaten yang lainnya di Sumatera Barat," ungkap anggota Komisi XI DPR Sarmuji usai pertemuan Tim Komisi XI dengan Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit beserta jajarannya di Padang, Sumatera Barat, Selasa (22/8/2017).
Poltisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya untuk membangun infrastruktur tidak harus melalui dana dari APBN, tapi juga bisa melalui sektor swasta. Sektor swasta itu tidak akan mau membangun kalau sarana dan prasarananya tidak memadai.
"Kalau nanti sarana dan prasarana memadai dengan potensi yang cukup baik di bidang pariwisata, tetapi sepanjang infrastrukturnya itu tidak diperbaiki, nyaris swasta masuk apa adanya (tidak bertambah, red)," katanya.
Senada dengan Sarmuji, Refrijal dari Fraksi PKS meyerukan selain sektor olahraga, pertanian dan perkebunannya, dari sisi ekonomi sektor pariwisata dapat menumbuhkan perekonomian.
"Surfing di Kepulauan mentawai adalah tempat terbaik ketiga di dunia," tegasnya. (adv/jpnn)
Komisi XI DPR RI menginginkan pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?